Airin Kembali Jenguk Suami di Rutan KPK

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany kembali mendatani kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Airin yang tampak mengenakan kemeja putih dipadu jilbab motif bunga-bunga, datang sendirian di ke markas Abraham Samad Cs.

"Mau jenguk (suami)," kata Airin disapa wartawan.

Usai mengurus administrasi di meja resepsionis, Airin kembali keluar gedung dan berjalan menuju Rutan KPK yang terlerak di basement kantor KPK.

Namun Airin yang antar wartawan sampai pintu masuk rutan enggan berkomentar. Sambil berjalan menunduk, Airin terus menghindari sorotan kamera wartawan. "Misa ya, misi ya," ujarnya.

Suami Airin, Tubagus Chairy Wardhana alias Wawan memang tengah mendekan di Rutan. Wawan disangka menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait penanganan perkara pilkada Lebak Banten. Wawan ditangkap penyidik dengan barang bukti uang sebesar Rp 1 miliar.

11.54 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Diskriminasi Pembangunan Listrik

Laporan Wartawan Tribun Medan/Joko Susanto

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Koordinator Forum Indonesia Bangkit (FIB), Irwan H Daulay mengatakan, sungguh ironis nasib Propinsi Sumatera utara (Sumut), di saat mengalami pemadaman listik berkelanjutan akibat kekurangan pasokan, Presiden RI meresmikan 4 PLTU di Jawa timur, Jawa tengah dan Propinsi Banten dengan total kapasitas terpasang 2.550 MWatt. Kamis (17/10)

"Ini jelas diskriminasi pembangunan pembangkit listrik, yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Sumut, di Sumut arus listrik sudah tidak fair lagi dan sudah pada tahap kritis, itu telah merugikan masyarakat Sumut secara kolektif dan mengganggu program-program  peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Sumut tertinggal dibanding Propinsi lainnya, pada hal Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Propinsi Sumut  sangat berlipat ganda,"paparnya

Dia menambahkan, jika hal tersebut dibiarkan berlarut, kepercayaan terhadap Pemerintah akan melemah dan dapat menjadi ancaman stabilitas.

"Apalagi dalam waktu dekat Pemilu dan Pilpres akan digelar, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya agar Pemilu dan Pilpres berlangsung damai dan legimate, namun jika kepercayaan kepada Pemerintah melemah otomatis Pemilu dan Pilpres tdk lagi menjadi ajang perhelatan demokrasi yg sakral bagi masyarakat, dan hal ini sangat berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),"ungkapnya

Irwan menuturkan, untuk Sumut sampai dengan  saat ini masih kekurangan pasokan listrik sekitar 600 MWatt dari jumlah daya yang tersedia sekitar 1.400 mwatt.

"Kenyataan ini sangat ironis ketika Pemerintah mengkampanyekan percepatan pembangunan perekonomian melaluai proyek MP3EI, ternyata di Sumut ada 300 lebih pabrik yang belum beroperasi karena belum tersambungi daya listrik, hal ini sudah lama dikeluhkan oleh kalangan dunia usaha di Sumut kepada Pemerintah dan PLN, namun sama sekali tidak ditindaklanjuti,"ujarnya

Irwan menjelaskan, Kenyataan ini, sempat membuat pelaku usaha geram dan mengancam akan memindahkan lokasi investasinya keluar dari Sumut jika persoalan defisit daya listrik tidak diselesaikan.
"Di pihak lain akibat kelambanan Pemerintah dan PLN ini, dari sekitar 5000 Desa di Sumut, terdapat sekitar 870 Desa yg belum dialiri listrik,, hal ini sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan krusial bagi daerah dalam mensejahterakan rakyatnya,"kata Irwan yang juga Dosen Fakultas Tehnik Unimed.

Sementara itu, Pjs. Ketua Kadin Sumut, Tohar Suhartono menegaskan, kebutuhan pasokan listrik perharinya bagi industri di Sumut mencapai 800 sd 900 MWatt.

"Untuk keseluruhan kebutuhan listrik di Sumut dibutuhkan sekitar 1.600 MWatt ditambah cadangan 30%, jadi setidak-tidaknya Sumut harus memiliki pembangkit atau pasokan dengan kapasitas terpasang sekurang2nya 2.080 mwatt, sementara yang tersedia hanya sekitar 1400 MWatt, itupun sering tidak terpenuhi akibat adanya gangguan dan perawatan rutin jaringan dan pembangkit,"jelasnya

(Cr2/trbun-medan.com)

11.54 | 0 komentar | Read More

Marco Verratti tak Bakal Gabung ke Inter Milan

TRIBUN-MEDAN.com, MILAN - Perwakilan Marco Verratti memastikan Inter Milan tidak punya peluang untuk bisa merekrut kliennya pada bursa transfer Januari maupun musim panas 2014. Donato Di Campli menegaskan Paris Saint-Germain tidak punya rencana untuk menjual Verratti.

Pengusaha asal Indonesia, Erick Thohir, telah resmi mengakusisi 70 persen saham Internazionale dari tangan Massimo Moratti. Perubahan tersebut menimbulkan spekulasi yang mengaitkan Verratti dengan Inter.

Donato Di Campli memang membenarkan adanya keinginan gelandang berusia 20 tahun ini untuk kembali bermain di Serie A. Akan tetapi, Di Campli memastikan hal tersebut tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

"Tidak ada peluang bagi Verratti untuk pindah. PSG tidak ingin menjualnya," ujar Di Campli.

"Verratti memang memiliki keinginan untuk kembali ke Italia, tapi tidak sekarang. Saya tidak pernah mendapatkan panggilan dari Inter. Jika mereka menginginkannya, maka harus menghubungi PSG, bukan saya," lanjutnya.

11.54 | 0 komentar | Read More

Buruh Tuntut Presiden Cabut Inpres No 9 Tahun 2013

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Sebanyak 30 ribu buruh yang tergabung dalam  Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan mendatangi kantor presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Mereka akan menyuarakan aspirasi yang dianggap tidak sesuai bagi para buruh yaitu mendesak presiden mencabut Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum.

"Kami ke istana menuntut Presiden mencabut Inpres No 9 Tahun 2013," kata Ferry, Koordinator Aksi saat ditemui Tribunnews.com di Bundaran Hotel Indonesi, Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Ferry menuturkan, buruh menolak presiden mencabut Inpres Nomor 9 tersebut karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 13 tentang pengupahan. Menurut dia, dikeluarkannya Inpres No 9 tersebut telah membatasi upah minimum daerah.

"Kami buruh mau upah yang sesuai, bukan upah murah lagi," cetusnya.

Ferry mengatakan, massa aksi akan melakukan longmarch dari Bundaran HI menuju Istana Negara. Adapun buruh yang mengikuti aksi ini berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek.

"Massa kali ini adalah buruh yang berasal dari Jakarta, Banten dan sebagian wilayah Jawa Barat," ujarnya.

11.54 | 0 komentar | Read More

Bhayangkari Polda Sumut Adakan Nikah Massal

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Adol Frian Rumaijuk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebanyak 94 pasangan warga Kota Medan mengikuti nikah massal di Mabrimob Polda Sumut Jl KH Wahid Hasyim Medan, Kamias (17/10). Pelaksanaan nikah massal ini dilakukan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari Ke-61 Tahun 2013.

Kapolda Sumut Irjen Pol Syarief Gunawan, Pelaksana Tugas Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin S MSi, dan segenap pejabat Polda Sumut hadir dalam acara ini. Untuk menyaksikan nikah massah yang dselnggarakan.

Sebagai simbolik pernikahan, diambil tiga pasangan yang menikah untuk mengambil sumpah/ijab kabul sebagai bukti pernikahan. Kapolda Sumut dan Dansat Brimob Polda Sumut menjadi saksi untuk pasangan Irfan Syaprudin/Yayu warga Kecamatan Medan Helvetia

Untuk pasangan Irwansyah/Rosita Simanungkalit warga Medan Amplas sebagai saksinyan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin S MSi dan Kepala Kantor Agama Sumut. Serta untuk pasangan Feriadi/Sucihariati menjadi saksi Muslim Harahap selaku kepala Disduk Capil Medan dan ketua MUI Sumut M Hatta.

M Hatta juga didaulat memberikan. Tausiah dalam kegiatan ini. Dia menyampaikan bahwa pasangan yang mendapat kesempatan kali ini menjadi sebuah kebahagiaan, untuk mereka. Sebab, tujuan menikah adalah untuk mendapat kebahagiaan. "Bukan sekedar mendapatkan buku nikah itu saja. Tapi tujuan menikah adalah untuk kebahagiaan," ujarnya.

(afr/tribun-medan.com)

11.54 | 0 komentar | Read More

Roy Hodgson Lega Inggris Lolos ke Piala Dunia 2014

TRIBUN-MEDAN.com, LONDON - Keberhasilan Timnas Inggris dalam mengamankan tiket ke Piala Dunia 2014 disambut bahagia oleh sang pelatih, Roy Hodgson. Setelah kerap dikritik oleh orang-orang, ia lega bisa membawa pasukannya tampil di event akbar tersebut.

Inggris memastikan diri tampil di Piala Dunia 2014 setelah menekuk Polandia 2-0 di partai terakhir babak kualifikasi, Rabu (16/10) dini hari WIB. Kemenangan tersebut membawa Steven Gerrard dkk. finis di puncak klasemen Grup H sehingga mereka berhak lolos otomatis ke Brasil.

"Saya sangat puas. Ini adalah grup yang sangat sulit dengan banyak pertandingan sulit. Ukraina, Polandia, dan Montenegro telah menunjukkan diri sebagai lawan yang sangat baik," tutur Hodgson kepada ITV.

"Saya bahagia untuk para pemain. Kami memainkan sepak bola sensasional di babak pertama dan kedua," imbuhnya.

Sementara Inggris menguasai papan klasemen, Ukraina menjadi runner-up Grup H dengan raihan 21 poin. Mereka harus melewati babak play-off untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2014.

11.53 | 0 komentar | Read More

Setahun Jokowi Memimpin, Pajak Online Jakarta Capai Rp 17,6 Triliun

TRIBUN-MEDAN.com, Jakarta - Salah satu upaya pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk melakukan transparansi anggaran, adalah dengan menerapkan pajak online.

Masih terbayang di benak saat Jokowi secara resmi meluncurkan penerapan sistem pajak online untuk wajib pajak di Jakarta. Jokowi percaya, melalui sistem pajak online dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat peluncuran pajak online, di Senayan City, pada Jumat (18/1/2013) lalu, Jokowi mengatakan, melalui penerapan sistem tersebut, akan terlihat sektor mana saja yang dapat memberikan kontribusi besar untuk pendapatan Jakarta.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, Iwan Setiawandi mengatakan, di satu tahun kepemimpinan Jokowi-Basuki, atau tepat pada posisi triwulan III, PAD dari pajak online telah meningkat. Hingga 31 September 2013, PAD dari pajak online telah mencapai 78 persen atau Rp 17,628 triliun dari target Rp 22,6 triliun.

"Angka ini meningkat hampir 21 persen di periode yang sama tahun lalu," kata Iwan, kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013) pagi ini.

Angka itu didapatkan dari sebanyak 3.400 wajib pajak yang terdiri dari para pelaku hiburan, parkir, restoran, dan hotel. Para wajib pajak itu sudah terhubung langsung dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyelenggara sistem online.

Kendati demikian, hingga akhir tahun ini, Iwan menargetkan 10.000 wajib pajak dapat terkoneksi dengan sistem online. Sebanyak 10.000 wajib pajak itu, terdiri dari sekitar 8.000 restoran, 200 hotel bintang 4 dan 5, 600 kosan dan hotel bintang 3 ke bawah, dan 700 lokasi parkir. Semua lokasi ini akan diterapkan sistem online.

Ada beberapa kendala pelaksanaan pajak online ini. Beberapa wajib pajak justru masih menginginkan menggunakan pembayaran pajak secara manual. Mengapa demikian?

Iwan menjelaskan, mesin kasir yang tersedia di wajib pajak ada tiga jenis. Jenis pertama adalah mesin kasir yang sudah terhubung ke komputer dan internet, kemudian jenis kedua mesin kasir yang tidak terhubung computer dan internet, dan jenis ketiga kasir manual yang hanya menggunakan bon tulis tangan dan kalkulator.

Jenis pertama menjadi sasaran utama DPP DKI. Sebab, mereka sudah terhubung dengan komputer dan hanya perangkat lunaknya saja yang berbeda. Langkah selanjutnya, adalah dengan menyamakan sistem dengan sistem CMS BRI. Beberapa wajib pajak yang sudah online pun terkadang mengalami gangguan karena sambungan internet mereka terputus. Sehingga pada akhir masa penerimaan, perlu kembali diadakan rekonsiliasi pencocokkan data.

"Kendala lainnya adalah masalah sumber daya manusia (SDM) yang hanya sekitar 900 orang se-DKI. Sedangkan, kalau melihat kebutuhan, jumlah restoran, hotel, meningkat terus, idealnya kita harus punya 1.500 orang. Karena ketika BRI mengkoneksikan jaringannya, harus ada petugas kita," ujar Iwan.

Sementara itu, bagi wajib pajak yang masih menggunakan kasir manual dan kertas, BRI akan membuat system yang sama, yakni X-Boks. Pemasangan bisa dilakukan BRI dengan biaya yang dibebankan kepada wajib pajak, namun bisa dicicil agar tidak membebani wajib pajak. Populasi wajib pajak yang menggunakan mesin kasir manual ini, kata Iwan, sangat banyak, hingga .5000 wajib pajak lebih. Misalnya saja, seperti warung dan rumah makan padang.

Selain itu, DPP DKI juga masih mencari alternatif lain wajib pajak dengan sistem manual. Alternatif lainnya dengan skema cash register. Misalnya wajib pajak membuka rekening BRI dan membayar pajak melalui transaksi di rekening BRI.

Hanya satu bank

Di samping hambatan wajib pajak, hingga saat ini, baru satu bank yang menerima pembayaran pajak online. Terkait permasalahan bank tersebut, kewenangan berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memerintahkan pihak BPKD DKI untuk memprakarsa penambahan bank yang melayani pajak online.

Menurut Iwan, satu hal yang menjadi penghambat bank belum bergabung melayani pembayaran pajak online karena alasan transaction fee. Sedangkan, transaction fee yang dikenakan oleh BRI adalah Rp 1.500 per transaksi. Namun, sejauh ini, ia melihat tren pembayaran pajak online semakin baik dan meningkat.

Melalui pajak online, banyak keuntungan yang didapatkan. "Pembayaran melalui pajak online akan lebih transparan dan akuntabel, masyarakat bisa ikut mengawasi sisi perbankan dan masyarakat juga bisa melihat terbuka melalui cash management yang dibangun oleh bank. Wajib pajak juga lebih nyaman dalam melakukan transaksi, tidak ada lagi sengketa wajib pajak," kata Iwan.

Pelaksanaan sistem pajak online itu mulai dari sistem cash management BRI dihubungkan ke DPP DKI. Semua system dan mesin di kasir, disediakan oleh BRI, tanpa menggunakan APBD. Namun, uang pembayaran pajak tersebut disalurkan melalui BRI ke Pemprov DKI. DPP DKI menerima pajak setiap tanggal 15 setiap bulan.

Sebelumnya, pajak dihitung berdasarkan self-assessment atau laporan manual yang dibuat wajib pajak. Sistem manual rawan manipulasi karena pengawasan tidak bisa maksimal. Namun demikian, setelah online, nantinya petugas pajak tetap melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang nakal. Misalnya mencabut listrik mesin kasir dan mengatakan kepada konsumen bahwa mesin rusak, atau transaksi besar tidak dilakukan melalui mesin kasir, dan kecurangan-kecurangan wajib pajak lainnya.

Petugas Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan akan tetap bekerja untuk pengawasan. Melalui penerapan sistem online, pajak daerah dapat digenjot penerimaannya.

11.53 | 0 komentar | Read More

Sipir Magetan yang Mabuk Tega Aniaya Tetangganya Sendiri

TRIBUN-MEDAN.com, MAGETAN - Gara-gara pesta minuman keras dan mabuk, seorang sipir Rumah Tahanan (Rutan) Magetan tega menganiaya Budi Prasetyo (25), tetangga sendiri.

Suroso Tempol, nama sipir itu, tega menganiaya Budi sampai kelompak matanya lebam dan kedua telepak tanganya luka lecet, pada Selasa (15/10/2013). Kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan ke Polsek Magetan.

"Kejadian saya dipukuli sekitar pukul 17.00 dan saya baru melapor sekitar pukul 19.00. Oleh penerima laporan yang piket, katanya laporan saya terlambat. Tapi saya akan dimintai keterangan, tidak tahu kapan,"kata Budi Prasetyo, Selasa.

Saat laporan ke Polsek Magetan, korban ditemani adiknya Yudho Kartiko. Tapi karena kondisinya belum memungkinkan, petugas jaga menunda memeriksa korban.

Namun, penundaan itu dianggap korban laporannya belum diterima. Karenanya, Rabu (16/10/2013) diantar kerabatnya akan menemui penyidik di Polsek Magetan.

"Sekali lagi kami mau melapor ke Polsek. Karena kami dianiaya sampai luka memar dan lecet,"kata korban yang akan didampingi sejumlah saudaranya.

Penganiayaan yang dilakukan Suroso Tempol itu bermula saat ada hajatan dirumah Kasmin, warga Jl sawo setempat. Saat itu dihajatan pengatinan itu, selain menanggap Reog Ponorogo, juga menggelar pesta miras. Salah satu peserta miras itu Suroso Tempol.

"Saya tidak tahu salah saya apa, tahu-tahu saya dipukul hingga saya terjengkang. Baru mau berdiri, saya ditendang hingga terjengkang kedua kalinya,"ujar Budi Prasetyo.

Sebenarnya, saat itu korban mau menanyakan kesalahan apa yang diperbuat sehingga Suroso Tempol yang berbadan tegap bak centeng ini memukulnya, tapi pelaku malah mau memukul untuk yang ketiga kali.

Untung saat itu tetangganya yang menghadiri hajatan pengatin di rumah Kasmin itu melerai, dan membawa korban menjauh dari tempat pesta miras itu.

"Kalau tidak ada yang melerai, tidak tahu lagi saya jadi apa. Baru dua kali dipukul dan ditendang saja saya sudah seperti ini. Itu pelaku masih teriak-teriak, nantang suruh lapor polisi, katanya tidak takut,"kata Budi.

11.53 | 0 komentar | Read More

Pakai Dasi, Gatot Sambangi Polda Metro Ditemani Tujuh Pengacara

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Gatot Supiartono, Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, hari ini Rabu (16/10/2013) memenuhi panggilan Polda Metro untuk diperiksa sebagai saksi.

Terkait, dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Holly Angela di kamar Holly lantai 9 Tower Ebony, Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

Pantauan Tribunnews.com, Gatot tiba di Polda Metro sejak pagi tadi menggunakan kemeja berwarna biru beraksen garis-garis putih, yang disertai dengan dasi dan celana panjang serta sepatu hitam.

Gatot datang ditemani oleh 7 orang pengacaranya. Begitu tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Gatot dan pengacaranya langsung menuju ke ruang Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan.

Dari luar ruangan, terlihat Gatot duduk bersama pengajaranya sambil menunggu penyidik yang akan menjemputnya ke ruang penyidik untuk diperiksa.

Saat ini, Gatot sudah berada di ruang pemeriksaan dan menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.

11.53 | 0 komentar | Read More

Syampurno : Tiap Hari Anggota Saya di Sana

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Adol Frian Rumaijuk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Dinas TRTB Kota Medan Syampurno Pohan mengaku kewalahan menghadapi tiungkah pengembang yang melakukan pembangunan di lahan Jl Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur. Tiap hari anggotanya ditempatkan di lokasi tersebut, melakukan pengawasan dan ternyata tak juga 'diterge' pengembang.

"Dasar mereka yang tak mau, saya sudah ingatkan dan sudah lakukan semampuku," ujar Syampurno kepada Tribun Medan. Bahkan, kewalahan yang dialaminya terbukti tidak adanya realisasi kinerja yang dilakukannya untuk mengantisipasi lebih jauh pelanggaran peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembang yang menamakan usahanya Medan Centre Point itu kini semakin merajalela. Pembangunan yang dilakukan terus dilakukan dan berlanjut tanpa ada rintangan. Bahkan, kini berbagai usaha telah beroperasi di kawasan tersebut meski izin bangunan itu sendiri tidak ada.

Syampurno dengan tegas menampik jika ada informasi yang beredar telah ditekennya Izin Mendirikan Bangunan di lahan tersebut. "Tidak, tidak pernah itu," ujarnya.

(afr/tribun-medan.com)

11.53 | 0 komentar | Read More