Laporan Wartawan Tribun Medan/Joko Susanto
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Koordinator Forum Indonesia Bangkit (FIB), Irwan H Daulay mengatakan, sungguh ironis nasib Propinsi Sumatera utara (Sumut), di saat mengalami pemadaman listik berkelanjutan akibat kekurangan pasokan, Presiden RI meresmikan 4 PLTU di Jawa timur, Jawa tengah dan Propinsi Banten dengan total kapasitas terpasang 2.550 MWatt. Kamis (17/10)
"Ini jelas diskriminasi pembangunan pembangkit listrik, yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Sumut, di Sumut arus listrik sudah tidak fair lagi dan sudah pada tahap kritis, itu telah merugikan masyarakat Sumut secara kolektif dan mengganggu program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Sumut tertinggal dibanding Propinsi lainnya, pada hal Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Propinsi Sumut sangat berlipat ganda,"paparnya
Dia menambahkan, jika hal tersebut dibiarkan berlarut, kepercayaan terhadap Pemerintah akan melemah dan dapat menjadi ancaman stabilitas.
"Apalagi dalam waktu dekat Pemilu dan Pilpres akan digelar, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya agar Pemilu dan Pilpres berlangsung damai dan legimate, namun jika kepercayaan kepada Pemerintah melemah otomatis Pemilu dan Pilpres tdk lagi menjadi ajang perhelatan demokrasi yg sakral bagi masyarakat, dan hal ini sangat berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),"ungkapnya
Irwan menuturkan, untuk Sumut sampai dengan saat ini masih kekurangan pasokan listrik sekitar 600 MWatt dari jumlah daya yang tersedia sekitar 1.400 mwatt.
"Kenyataan ini sangat ironis ketika Pemerintah mengkampanyekan percepatan pembangunan perekonomian melaluai proyek MP3EI, ternyata di Sumut ada 300 lebih pabrik yang belum beroperasi karena belum tersambungi daya listrik, hal ini sudah lama dikeluhkan oleh kalangan dunia usaha di Sumut kepada Pemerintah dan PLN, namun sama sekali tidak ditindaklanjuti,"ujarnya
Irwan menjelaskan, Kenyataan ini, sempat membuat pelaku usaha geram dan mengancam akan memindahkan lokasi investasinya keluar dari Sumut jika persoalan defisit daya listrik tidak diselesaikan.
"Di pihak lain akibat kelambanan Pemerintah dan PLN ini, dari sekitar 5000 Desa di Sumut, terdapat sekitar 870 Desa yg belum dialiri listrik,, hal ini sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan krusial bagi daerah dalam mensejahterakan rakyatnya,"kata Irwan yang juga Dosen Fakultas Tehnik Unimed.
Sementara itu, Pjs. Ketua Kadin Sumut, Tohar Suhartono menegaskan, kebutuhan pasokan listrik perharinya bagi industri di Sumut mencapai 800 sd 900 MWatt.
"Untuk keseluruhan kebutuhan listrik di Sumut dibutuhkan sekitar 1.600 MWatt ditambah cadangan 30%, jadi setidak-tidaknya Sumut harus memiliki pembangkit atau pasokan dengan kapasitas terpasang sekurang2nya 2.080 mwatt, sementara yang tersedia hanya sekitar 1400 MWatt, itupun sering tidak terpenuhi akibat adanya gangguan dan perawatan rutin jaringan dan pembangkit,"jelasnya
(Cr2/trbun-medan.com)
Anda sedang membaca artikel tentang
Pemerintah Diskriminasi Pembangunan Listrik
Dengan url
http://medanngepos.blogspot.com/2013/10/pemerintah-diskriminasi-pembangunan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pemerintah Diskriminasi Pembangunan Listrik
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pemerintah Diskriminasi Pembangunan Listrik
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar