TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman mengatakan, seiring dengan tahapan pemilihan umum yang sudah berjalan, Polri membutuhkan anggaran operasional pengamanan Pemilu 2014 sebesar Rp 3,5 triliun. Namun, anggaran itu belum diperoleh Polri dari Kementerian Keuangan.
"Namun, kami terus berkoordinasi agar anggaran itu dapat dipenuhi mengingat tahapan pemilu telah berjalan," kata Sutarman seusai serah terima jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang baru Inspektur Jenderal Suhardi Alius, di Jakarta, Jumat (6/12).
Terkait penggunaan anggaran itu, Sutarman minta jajaran pimpinan satuan kerja memanfaatkannya sesuai peruntukan, terhindar dari duplikasi, apalagi penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Untuk itu, jajaran Inspektorat Pengawasan Umum Polri perlu mengawasi dan memeriksa penggunaan anggaran.
Menurut Sutarman, pengamanan Pemilu 2014 sangat penting karena sangat menentukan keberlangsungan kepemimpinan nasional lima tahun mendatang. "Terkait pesta demokrasi, Polri harus tetap menjaga netralitas dan tidak berpihak pada kekuatan politik," katanya.
Terkait pengamanan, pimpinan Polri dan TNI akan membuat langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti dan dipedomani jajaran Polri dan TNI di tingkat lapangan terkait Pemilu 2014. Pelanggaran tindak pidana harus diselesaikan cepat.
"Dalam waktu dekat, akan ada rapat koordinasi pimpinan TNI dan Polri untuk menunjukkan tekad bahwa kita siap mengamankan Pemilu 2014," katanya. Peta kerawanan
Kemarin, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pemantapan Rencana Tindak dalam Rangka Menyukseskan Pemilu 2014 dipetakan kerawanan menjelang Pemilu 2014. Konflik di hampir semua daerah umumnya terjadi akibat sengketa batas wilayah, sengketa kepemilikan lahan, dan beberapa konflik akibat pilkada.
Dalam sambutan pembukaan rapat, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi minta ratusan kepala Bakesbang daerah mengklasifikasi kerawanan dan potensi konflik di setiap daerah. Demikian pula titik-titik yang rawan konflik perlu diidentifikasi.
Kewaspadaan ini diharapkan membuat pemerintah daerah siap menghadapi Pemilu 2014. "Kepala Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota adalah instrumen kepala daerah yang sangat penting untuk mewujudkan stabilitas politik di daerah baik dengan koordinasi, kerja sama dengan berbagai unsur, maupun bekerja sendiri," tutur Gamawan.
Bakesbangpol daerah membentuk Komunitas Intelijen Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri.
Menurut Gamawan, kerja Kesbangpol dan forum-forum ini cukup efektif. Jumlah konflik tahun ini turun menjadi 85 kejadian dari 112 peristiwa pada 2012. Jelang Pemilu 2014, Bakesbangpol daerah diharapkan memaksimalkan koordinasi antarlembaga. (INA/FER)
Anda sedang membaca artikel tentang
Polri Minta Rp 3,5 Triliun untuk Pengamanan Pemilu
Dengan url
http://medanngepos.blogspot.com/2013/12/polri-minta-rp-35-triliun-untuk.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Polri Minta Rp 3,5 Triliun untuk Pengamanan Pemilu
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Polri Minta Rp 3,5 Triliun untuk Pengamanan Pemilu
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar