Tribun Medan - Senin, 22 April 2013 11:08 WIB
"Saya enggak pernah mendengar itu. Kami di Hanura seluruh mengikuti aturan. Kita belum menanggapi apa-apa sebelum ada tanggapan resmi," ujar Wiranto kepada wartawan usai mendaftarkan 560 bacaleg Hanura untuk DPR RI ke KPU, Jakarta, Minggu (21/4/2013).
Dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik di DKPP pekan lalu, PPPI memperlihatkan dalam data verifikasi administrasi KPU, Hanura, PKS, PPP dan Golkar tidak memenuhi syarat. Alasannya di sejumlah kabupaten tak memenuhi syarat 75 persen kepengurusan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai teradu dalam sidang DKPP mengaku belum bisa memastikan apakah data verifikasi administrasi yang ditunjukkan PPPI valid atau tidak. Mereka berencana akan mempolisikan pembocor dokumen tentang hasil verifikasi administrasi tersebut.
"Iya. Kita sedang berpikir untuk mengajukan upaya hukum terhadap pembocor dokumen negara," kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada Tribunnews, Jakarta, Sabtu (20/4/2013).
Menurut Ferry, hal tersebut penting agar tidak terjadi karena kebocoran dokumen tersebut terjadi saat internal KPU sedang konflik. Ia menilai, kasus ini kasus lama yang sejak jaug hari sudah diajukan ke DKPP.
Anda sedang membaca artikel tentang
Wiranto Tanggapi Datar Ditudingan Tak Lolos Verifikasi Administrasi
Dengan url
http://medanngepos.blogspot.com/2013/04/wiranto-tanggapi-datar-ditudingan-tak.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Wiranto Tanggapi Datar Ditudingan Tak Lolos Verifikasi Administrasi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Wiranto Tanggapi Datar Ditudingan Tak Lolos Verifikasi Administrasi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar