Laporan Wartawan Tribun Medan/ Adol Frian Rumaijuk
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin S MSi akhirnya buka mulut juga terkait rencana Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat eselon di jajarannya juga memutuskan dua pejabat defenitif yang selama ini masih dijabat oleh pelaksana tugas yakni Kadisdik Medan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan.
"Nanti di Januari lah itu ya. Tahun depan kita pasti akan berupaya lebih baik," ujar Eldin singkat tanpa mau membeberkan siapa saja pejabat yang bakal dimutasi tersebut.
Selama ini Eldin ketika disinggung soal pergantian pejabat eselon di jajarannya masih terlihat enggan berkomentar, terkadang memilih untuk diam tak menjawab atau dijawab hanya dengan seulas senyuman.
Berulangkali Eldin hanya mengatakan kalau Pemko Medan telah mengusulkan nama pejabat sejumlah nama pejabat di jajaran Pemko Medan yang bakal dimutasi ke Mendagri. Sekaligus mengusulkan dua nama pejabat defenitif untuk mengganti pejabat yang sebelumnya telah mengundurkan diri. Namun, hingga saat ini Pemko Medan belum dapat memutuskan kapan mutasi di jajaran pejabat itu dilakukan. "Sudah kita usulkan, tapi kan kita masih menunggu dari Pemprovsu juga," ujar Eldin.
Menanggapi hal ini, pengamat pendidikan di Medan, Mutsyuhito Solin mengatakan kalau sudah ada perencanaan untuk mendefenitifkan Kadisdik Medan yang saat ini dijabat sementara oleh Sekda Kota Medan, itu berarti suatu rencana yang baik. "Kalau sudah ada perencanaannya di Januari itu sudah baik, ketimbang entah kapan akan dilantik. Maunya perencanaan itu juga harus dilakukan dengan matang, untuk Kadis Pendidikan harus dipilih berdasar dari masukan banyak orang karena dinas pendidikan ini sangat strategis," kata Mutsyuhito, Senin (23/12/2013).
Apalagi, kondisi pendidikan di Medan sudah gawat, terutama soal penerimaan siswa baru yang setiap tahunnya selalu bermasalah, persoalan jumlah siswa di kelas yang sudah mengkhawatirkan, harusnya 32 orang ini sudah lebih. "Belum lagi Medan juga tidak memiliki dana BOS daerah, padahal di kota lain seperti Surabaya, Yogyakarta juga Semarang sudah memiliki dana BOS sendiri. Medan hanya mengharapkan dana BOS dari pusat padahal itu tidak mencukupi, makanya kalau tidak juga dilantik pejabat defenitifnya kita khawatir tidak ada penanganan yang bagus tentang masalah ini," ujar Mutsyuhito.
Setelah dilantik Kadisdik yang defenitif, harusnya Dinas Pendidikan ke depan juga harus dijaga independensinya jangan dicekoki dengan permintaan sana sini, harus ada regulasi pendidikan yang jelas seperti bagaimana penerimaan siswa baru, bagaimana aturan mengangkat kepala sekolah termasuk soal distribusi pemerataan guru. "Soal distribusi pemerataan guru ini sudah ada perwalnya tapi jadi tidak berfungsi itulah akibat belum defenitifnya kadis pendidikan," jelasnya.
Diharapkannya, Pemko Medan tidak hanya menempatkan pejabat saja, tapi tidak memiliki inisiatif, tidak mau berbuat dan tentunya kata Mutsyuhito harus berani dan memiliki kerativitas. "Makanya, kalau dilantik di Januari itu kita nilai sangat tepat, karena anggaran baru dimulai, jadi mungkin pejabat yang baru bias independen untuk mengerjakan program dan pertanggung jawaban anggaran. Kalau bisa pelantikan dilakukan sebelum tanggal 6 Januari, karena di tanggal 6 itu siswa sudah kembali memasuki semester baru, sehingga sebelum semester baru, kadisdik yang baru bisa berkoordinasi dan membuat perencanaan baru dengan kepala sekolah," terang Mutsyuhito.
Ditegaskannya lagi, Kadisdik defenitif ini memang sudah sangat urgen, kalau tidak maka masalah pendidikan di Medan akan semakin parah. "Masalah pendidikan di Medan ini sudah seperti kanker stadium tiga, pendidikan ini nampaknya saja jalan-jalan tapi programnya tak berjalan, kalau tak juga ada kadis yang bias merangkul kepala sekolah dengan baik, bias jadi kasus seperti SMA Negeri 3 atau kasus SMP Negeri 44 akan muncul lagi ke permukaan," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy mengatakan, seharusnya memang Plt Wali Kota Medan, segera mengusulkan pengganti pejabat yang telah mundur itu ke Gubernur, sehingga dapat segera diusulkan ke Mendagri untuk menyetujuinya.
"Kalau pergantian kepala SKPD yang sekarang ini dengan kepala daerahnya yang masih Plt itu memang sesuai aturan pemerintah, Plt tidak bisa mengganti kepala SKPD defenitif kecuali ada persetujuan Mendagri dulu, dari persetujuan itu barulah bisa dilantik," kata Ikrimah.
Dikatakan Ikrimah, oleh karena itulah maka Eldin sudah seharusnya segera melakukan proses pengusulan itu dimulai dari dirinya, kemudian diusulkan ke Gubernur dan ke Mendagri untuk kemudian disetujui dan dilantik pejabat yang baru. "Memang karena kepala daerahnya Plt, maka birokrasinya agak lama, sebaiknya segera diusulkan," ujar Ikrimah.
(afr/tribun-medan.com)
Anda sedang membaca artikel tentang
Awal Tahun 2014, Eldin Rombak Kabinet
Dengan url
http://medanngepos.blogspot.com/2013/12/awal-tahun-2014-eldin-rombak-kabinet.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Awal Tahun 2014, Eldin Rombak Kabinet
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Awal Tahun 2014, Eldin Rombak Kabinet
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar