TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Koodinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Hendrik Siregar menilai akan ada politik penjarahan sumber daya alam untuk pembiayaan kampanye 2014. Menurutnya, sangat mungkin jelang Pemilu 2014 akan lahir kebijakan untuk kepentingan pembiayaan Pemilu.
"Dari sumber daya alam sangat mudah untuk mengambil keuntungan. Apalagi dari tahun ke tahun ongkos politik semakin besar," kata Hendrik dalam Diskusi 'Selamatkan Indonesia dari Politik Penjarahan Tambang dan Energi' di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2014).
Hendrik menuturkan, pada perkembangan demokrasi telah berubah menjadi tak lebih sebuah industri, perebutan dan mempertahankan kekuasaan selalu melibatkan kekuatan ekonomi yang bersumber dari kalangan pengusaha.
"Apalagi jika para politisi maupun partai politik memiliki hutang modal untuk kampanye, hal ini akan lebih parah daripada pemilik modal itu sendiri," ucapnya.
Menurut Hendrik, dalam politik balas budi yang saat ini berkembang menjadi dua hal yaitu menyuap dalam rangka membungkam para pengkritik melalui program-program tanggung jawab sosial atau CSR. Yang kedua kata dia adalah peraturan Undang-undang, lahirnya produk hukum yang memfasilitasi dan mengamankan pengusaha.
"Untuk hal yang kedua ininlah terlihat produk hukum mulai dari UU, PP hingga Perda membuat kalangan pengusaha mengeruk keuntungan. Terutama peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti tambang," ucapnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Waspadai Penjarahan Sumber Daya Alam untuk Dana Pemilu
Dengan url
http://medanngepos.blogspot.com/2014/01/waspadai-penjarahan-sumber-daya-alam.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Waspadai Penjarahan Sumber Daya Alam untuk Dana Pemilu
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Waspadai Penjarahan Sumber Daya Alam untuk Dana Pemilu
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar