TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Praktik politik uang dalam pemilu adalah salah satu perbuatan yang seringkali ditemukan. Ternyata pada Pemilu 2014 ini masyarakat sudah menganggap praktik politik uang adalah hal yang wajar.
Temuan itu didapat berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hasil survei KPK ternyata sebanyak 71,72 persen masyarakat menganggap politik uang itu adalah wajar.
Menurut Kepala Kajian Kemiskinan dan Pembangunan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) Teguh Dartanto, politik uang marak terjadi karena masyarakat banyak yang enggan untuk memilih calon anggota legislatif.
"Kurangnya kredibilitas caleg juga dipertimbangkan publik. Bagi masyarakat, daripada mereka memilih caleg secara tidak sukarela, lebih baik mereka menerima uang sebagai keuntungan ekonomi sesaat," ujarnya, Jumat(21/3/2014).
Teguh menambahkan, masyarakat banyak yang berpikir bahwa hak pilih itu merupakan aset. Sehingga daripada hak pilih diberikan secara cuma-cuma, maka mereka pilih untuk menjual hak suaranya.
"Cepat atau lambat, dengan meningkatnya pendidikan dan ekonomi,
masyarakat juga menyadari politik uang itu tidak baik. Ini adalah proses demokrasi," ujarnya.
Sementara itu praktisi antikorupsi Taufik Basari mengakui bahwa praktek-praktek politik uang selama pemilu sangat mudah ditemui dimasyarakat.
"Sangat banyak sekali kasus praktek politik uang di masyarakat, ini sangat parah dan mengerikan. Untuk menghindari ini harus ada perlawanan bersama dari masyarakat, karena politik uang ini sangat merusak perjalanan demokrasi kita," ujar pendiri Gerakan Masyarakat Anti Korupsi dan Pungli ini.
Taufik menambahkan, dalam memberantas praktik politik uang banyak elemen yang harus dilibatkan antara lain masyarakat, media dan pemerintah sendiri.
"Elemen lain yang juga harus terlibat adalah partai politik. Jika perlawanann dilakukan secara bersamaan maka tidak akan ada anggapan di masyarakat bahwa politik uang adalah lumrah, karena siapapun yang menerima dan melakukan akan malu," ujarnya.
Praktisi hukum ini menambahkan, disaat kampanye seperti ini masyarakat sesungguhnya sadar bahwa praktik politik uang menjamur. Untuk itu diperlukan kampanye khusus untuk menolak praktek politik uang saat kampanye.
"Pelaku dari praktik politik uang adalah musuh demokrasi, jadi harus diberantas," tegas Taufik.
Anda sedang membaca artikel tentang
Pelaku Politik Uang Musuh Demokrasi
Dengan url
http://medanngepos.blogspot.com/2014/03/pelaku-politik-uang-musuh-demokrasi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pelaku Politik Uang Musuh Demokrasi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pelaku Politik Uang Musuh Demokrasi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar