Tribunnews/Dany Permana
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla menerima Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2014). Pasangan Jokowi-JK akhirnya memenangkan Pilpres 2014 dengan persentase suara sebanyak 53,15 persen, mengungguli pasangan Prabowo-Hatta yang hanya memperoleh suara sebanyak 46,85 persen. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Langkah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan jatah 16 kursi menteri untuk partai politik dianggap dapat mengecewakan publik. Pasalnya, kepercayaan publik terhadap menteri dari parpol saat ini sedang merosot tajam setelah tiga menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhyono terseret kasus korupsi.
"Sebenarnya publik harapannya enggak usah banyak orang partai (di kabinet). Itu ekspektasi yang bisa kita maklumi karena sekarang ketidakpercayaan terhadap parpol tinggi. Pengalaman yang korupsi tiga menteri dari parpol semua. Korupsi itu yang membuat kepercayaan kepada parpol menurun," kata Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk di Gedung LIPI, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014) sore.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan politisi Partai Demokrat Jero Wacik selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai tersangka. Ia disangka menyalahgunakan wewenangnya sebagai menteri untuk mendapatkan dana operasional yang lebih banyak.
Sebelumnya, KPK juga sudah menjerat politisi Demokrat lain, yakni Andi Mallarangeng (saat itu Menteri Pemuda dan Olahraga) terkait kasus Hambalang dan politisi PPP Suryadharma Ali (saat itu Menteri Agama) terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji.
Saat ini, kata Hamdi, satu-satunya cara agar hal serupa tidak terulang adalah dengan mencari menteri yang benar-benar berintegritas serta profesional di bidangnya. Ia percaya bahwa masih banyak kader parpol yang juga profesional dan ahli dalam berbagai bidang.
"Sepanjang kriteria profesionalitas dan integritas itu dipenuhi Jokowi, saya rasa tidak masalah," ujarnya.
Hamdi menilai wajar apabila pada akhirnya Jokowi gagal memenuhi janji untuk membentuk kabinet ramping tanpa bagi-bagi kursi. Tekanan dari partai politik pengusung, menurut dia, tidak bisa terhindarkan.
"Kita harus realistis melihat politik. Tidak mungkin Jokowi-JK dalam tanda kutip tidak mengakomodasi sama sekali anggota parpol. Bagaimanapun jokowi-jk diusung parpol," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mempertahankan jumlah kementerian seperti diera pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 34 kementerian. Jokowi mempertahankan tiga menteri koordinator.
Sebanyak 16 kementerian diantaranya akan dipimpin kader partai politik dan 18 kementerian lain dipimpin menteri dari kalangan profesional murni.
Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Jokowi Diingatkan Tiga Menteri Asal Parpol Terjerat Korupsi
Dengan url
http://medanngepos.blogspot.com/2014/09/jokowi-diingatkan-tiga-menteri-asal.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Jokowi Diingatkan Tiga Menteri Asal Parpol Terjerat Korupsi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Jokowi Diingatkan Tiga Menteri Asal Parpol Terjerat Korupsi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar