TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah Indonesia untuk membersihkan wilayah laut RI dari pencurian ikan efektif membuat negara lain 'syok jantung'. TNI Angkatan Laut secara rutin melakukan penyisiran. Armada Laut Barat dan Armada Laut Timur berupaya keras memberantas perampok ikan di perairan Indonesia.
Pemerintah Vietnam dan Tiongkok mulai resah dan memprotes pemerintah Indonesia soal ini. Mereka melayangkan ketidaksetujuan melalui kedutaan besar Vietnam dan Tiongkok yang berada di tanah air. Imbasnya, Kementerian Luar Negeri harus bekerja keras memberikan penjelasan pada negara-negara yang protes.
Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi menegaskan bahwa yang dilakukan aparat sudah benar. Menurutnya, hal tersebut adalah langkah hukum yang seharusnya dilakukan untuk menindak illegal fishing.
"Saya sangat konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Bahwa masalah ini dilihat sebagai penegakan hukum," kata Menlu Retno ditemui Tribun di kantornya, Jakarta Pusat (18/12/2014).
Sebagai kebijakan negara, pemberantasan illegal fishing sudah diketahui juga oleh duta besar dari negara lain. Duta besar RI juga telah mendukung law enforcement ini melalui komunikasi dengan negara terkait. Retno justru heran dengan isu protes ini, pasalnya semua pihak mendukungnya.
"Yang menarik saat penyerahan surat-surat kepercayaan juga ada dukungan perwakilan (negara lain) yang terafiliasi ke Indonesia mengenai masalah penegakan hukum ini," kata mantan Kedubes Indinesia untuk Belanda tersebut.
Terkait komplain dari Vietnam dan Tiongkok, Retno mengaku belum menerima protes secara langsung. Namun sekali lagi ia memastikan bahwa hal yang dilakukan murni penegakan hukum.
"Apa yang kita lakukan mengikuti prosedur yang ada, correctness di dalam pelaksanaannya itu juga penting dan kita lakukan. jadi tidak ada yang salah ya, kita menegakkan hukum, prosedurnya kita penuhi semua," ujarnya.
Di sisi lain Direktur Deputi Ekonomi, Keuangan dan Kooperasi Pengembangan Kementerian Luar Negeri, Tumpal MH Hutagalung membenarkan adanya protes dari pihak asing.
"Ada (protes), kalau nggak salah dari Vietnam karena kapalnya sudah ditenggelamkan," ujarnya.
Pemerintah Tiongkok juga bertanya soal kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu ke Kementerian Luar Negeri. Baru-baru ini kapal nelayan Tiongkok digiring ke Lanal terdekat oleh TNI AL. Mereka diduga menggarong ikan di wilayah perairan RI. Kapal mereka berbendera RI namun separuh lebih Anak Buah Kapal (ABK) adalah warga asing.
"Terakhir Dubes Tiongkok ikut menghadap meminta penjelasan, berikutnya masalah ABK-nya," kata Tumpal.
Kebijakan tegas ini diakui pihak Kemenlu memberikan efek jera pada perampok ikan. Ini terlihat dari protes tidak setuju dari sejumlah pihak. Dengan demikian kapal asing akan berpikir dua kali jika ingin mencuri ikan di tanah air.
"At least, kebijakan ini berefek, banyak kapal asing nggak berani masuk ke Indonesia dan ini membantu nelayan yang biasa tangkap ikan di perairan Indonesia, efeknya sudah terasa," imbuh Tumpal (Edwin Firdaus)
Anda sedang membaca artikel tentang
Ini Komentar Menlu Soal Kapal Vietnam dan Tiongkok yang Ditenggelamkan
Dengan url
http://medanngepos.blogspot.com/2014/12/ini-komentar-menlu-soal-kapal-vietnam.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Ini Komentar Menlu Soal Kapal Vietnam dan Tiongkok yang Ditenggelamkan
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Ini Komentar Menlu Soal Kapal Vietnam dan Tiongkok yang Ditenggelamkan
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar